(IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 64 and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living), Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Perkembangan IPM Kabupaten Bintan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 72,38 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 74,13. Kondisi IPM Kabupaten Bintan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

Perekonomian Kabupaten Bintan di masa pandemic Covid-19 mengalami penurunan, dan kontraksi menjadi -4,28 di Tahun 2020, namun Kembali tmbvuh menjadi 0,23 persen di tahun 2021. Kini pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Bintan terus meningkat  seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi di sektor industri, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,44 persen di tahun 2022.

Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja  (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Upah Minimum Kerja tahun 2023, dan melihat kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Bintan, maka Pemerintah Kabupaten Bintan, mengusulkan Upah Minimum Kerja (UMK) Tahun 2023 Kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk Naik 8, 23 persen atau sebesar Rp. 240.301, yaitu dari Rp. 3.648 714 pada tahun 2022, menjadi Rp. 3.889.015, dan telah di Sah kan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Dan UMK Kabupaten Bintan merupakan UMK tertinggi ke 2 setelah Kota Batam (Rp. 4.500.000) untuk Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau.